TERBARU

PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS TERASA DI MEJA MAKAN RAKYAT, BUKAN HANYA DALAM ANGKA STATISTIK

Redaksi Insulinde Media ·
INSULINDE MEDIA, LAMPUNG – SENIN, 16 NOVEMBER 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen, tetapi pemerataan kesejahteraan, stabilitas harga pangan, dan kesempatan kerja tetap menjadi pekerjaan penting pemerintah.

LAMPUNG – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III tahun 2026 menjadi salah satu indikator positif bagi perekonomian nasional. Capaian tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,29 persen.

Data yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 November 2026 menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global.

Namun, capaian tersebut juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas, terutama mengenai sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah. Lebih dari itu, pertumbuhan harus tercermin dalam meningkatnya pendapatan keluarga, tersedianya lapangan pekerjaan, terjangkaunya kebutuhan pokok, serta membaiknya kualitas kehidupan masyarakat.

DAYA BELI MASYARAKAT MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN

Salah satu persoalan yang perlu terus menjadi perhatian adalah stabilitas harga kebutuhan pokok.

Bagi sebagian masyarakat, kenaikan harga pangan dapat memberikan tekanan langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Kondisi tersebut terutama dirasakan keluarga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Laporan Dewan Ekonomi Nasional mengenai perkembangan harga pangan November 2026 mencatat adanya tekanan harga pada sejumlah komoditas, khususnya cabai merah dan cabai rawit.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kestabilan daya beli masyarakat merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan terjaga, distribusi berjalan lancar, serta tidak terjadi praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan konsumen maupun produsen.

LAPANGAN PEKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN HARUS MENJADI PRIORITAS

Persoalan ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari kesempatan kerja.

Pertumbuhan investasi dan pembangunan industri harus diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Masyarakat membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak, kepastian kerja, serta kesempatan meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM bukan sekadar bagian dari kegiatan perdagangan, melainkan salah satu penopang ekonomi masyarakat. Keberadaan usaha kecil di desa dan perkotaan memiliki peran penting dalam menggerakkan perputaran uang, membuka pekerjaan, dan memperkuat ekonomi keluarga.

Karena itu, kemudahan perizinan, akses permodalan yang sehat, pendampingan usaha, serta perluasan pemasaran produk lokal perlu terus diperkuat.

PETANI, NELAYAN, DAN MASYARAKAT DESA JANGAN TERTINGGAL

Pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya berpusat pada kawasan industri dan perkotaan.

Petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, dan masyarakat desa merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Indonesia.

Negara perlu memastikan petani memperoleh perlindungan harga hasil panen, akses pupuk, teknologi pertanian, serta kepastian pasar.

Nelayan juga membutuhkan perlindungan terhadap biaya operasional, ketersediaan sarana penangkapan ikan, dan akses distribusi hasil laut.

Sementara itu, pembangunan desa harus diarahkan agar masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha produktif dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial.

ENAM MASUKAN STRATEGIS UNTUK PEMERINTAH

Dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat sejumlah agenda yang layak menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Pertama, memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok.

Pengawasan distribusi pangan perlu dilakukan secara konsisten, terutama menjelang periode peningkatan permintaan masyarakat.

Kedua, memperluas kesempatan kerja.

Pemerintah perlu mendorong investasi yang menghasilkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, memperkuat ekonomi kerakyatan.

UMKM, koperasi produktif, petani, nelayan, dan pedagang kecil harus memperoleh dukungan nyata.

Keempat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Data penerima bantuan perlu diperbarui secara berkala agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.

Kelima, mempercepat pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi harus menjangkau wilayah pedesaan serta daerah yang masih tertinggal.

Keenam, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara.

Setiap anggaran pembangunan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, dikelola secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

MASYARAKAT JUGA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB

Pembangunan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional melalui budaya kerja produktif, peningkatan keterampilan, pengembangan usaha mandiri, dan dukungan terhadap produk dalam negeri.

Kesadaran untuk tidak mudah terjebak dalam konsumsi berlebihan, menghindari praktik pinjaman ilegal, serta meningkatkan literasi keuangan juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Persatuan sosial dan semangat gotong royong perlu terus dijaga agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

PEMBANGUNAN HARUS MENGHADIRKAN KEADILAN EKONOMI

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan seharusnya dapat dilihat dari semakin terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, berkembangnya usaha kecil, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.

Pemerintah perlu terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus terbuka terhadap kritik, aspirasi, dan masukan masyarakat.

Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari kepedulian warga negara terhadap masa depan bangsa.

Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan laporan mengenai keberhasilan ekonomi. Rakyat membutuhkan bukti nyata bahwa pembangunan membawa perubahan dalam kehidupan mereka.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan semata-mata seberapa besar angka pertumbuhan ekonominya, melainkan seberapa luas kesejahteraan dapat dirasakan oleh rakyatnya.

Indonesia kuat bukan hanya karena pertumbuhan ekonominya, tetapi karena rakyatnya hidup lebih sejahtera, memiliki kesempatan yang adil, dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Komentar