LAMPUNG, INSULINDE MEDIA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pelantikan tersebut menandai pergantian kepemimpinan BNPB dari Letjen TNI Suharyanto kepada Kristomei Sianturi. Pengangkatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BERASAL DARI LAMPUNG, BERPENGALAMAN DI BERBAGAI JABATAN STRATEGIS
Kristomei Sianturi lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, pada 6 Mei 1976. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1994 dan Akademi Militer tahun 1997 dari kecabangan Infanteri.
Sebelum dipercaya memimpin BNPB, Kristomei pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI, antara lain Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), serta Wakil Gubernur Akademi Militer. Ia kemudian menjabat Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten sebelum mendapatkan amanah baru sebagai Kepala BNPB.
Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam menjalankan tugas baru yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga, komunikasi publik, serta kemampuan mengelola respons terhadap berbagai keadaan darurat.
PRIORITASKAN RESPONS CEPAT DAN KOLABORASI PENANGANAN BENCANA
Usai dilantik, Kristomei menyatakan akan memprioritaskan penanganan berbagai bencana yang tengah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menekankan pentingnya langkah yang cepat dan terpadu dalam menghadapi kompleksitas persoalan kebencanaan nasional.
BNPB memiliki peran penting dalam koordinasi penanggulangan bencana, mulai dari penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Tantangan kepemimpinan baru ini tidak ringan. Indonesia menghadapi beragam risiko bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, hingga kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, efektivitas kepemimpinan BNPB akan sangat ditentukan oleh kemampuan memperkuat koordinasi, mempercepat respons di lapangan, meningkatkan kesiapsiagaan daerah, serta memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Komentar
Posting Komentar