TERBARU

MEMBONGKAR SYAHWAT DUSTA PENGUASA: GUGATAN FIQIH DI ATAS MIMBAR MEDIA ONLINE

Redaksi Insulinde Media ·

Oleh: Kyai Bangsad
Bismillahirrahmanirrahim.
Allhamdulillahi alladzi fadhalal-‘adla ‘alal-jaur, wa qashama bi kalimatil-haqqi kulla thaghin wa ghayur.

Tanah Pertiwi hari ini seolah mengalami surplus kebohongan dan defisit rasa malu. Mimbar-mimbar resmi kenegaraan yang seharusnya menyuarakan kemaslahatan rakyat, dalam pandangan kritis masyarakat, terkadang justru tampak seperti panggung tempat janji manis diumbar dan klaim keberhasilan dipertontonkan tanpa penjelasan yang memadai.

Sebagai orang yang kerap dipanggil Kyai Bangsad, saya tidak ingin menggunakan bahasa yang terlalu halus untuk menutupi persoalan serius. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk membiarkan ketidakadilan dan penipuan berlalu tanpa teguran. Karena itu, mari kita menelaah perilaku penguasa yang diduga manipulatif melalui perspektif teologi dan etika politik Islam yang tegas, kritis, dan bertanggung jawab.

 1. Industri Kebohongan dan Laknat Al-Ghisy
Dalam fiqih siyasah, kekuasaan yang diperoleh atau dipertahankan melalui kebohongan dan manipulasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Praktik penipuan atau al-ghisy bertentangan dengan nilai kejujuran yang menjadi fondasi kepemimpinan dalam Islam.

Ketika seorang penguasa menyampaikan data keberhasilan ekonomi tanpa memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi masyarakat, transparansi dan kejujuran publik patut dipertanyakan. Apalagi jika klaim tersebut mengabaikan kesulitan rakyat yang membutuhkan perlindungan dan kebijakan nyata.

Rasulullah ﷺ memberikan peringatan keras kepada pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ﷺ bersabda bahwa siapa pun yang diberi amanah memimpin rakyat, lalu meninggal dalam keadaan menipu mereka, maka Allah mengharamkan surga baginya.

Peringatan ini bukan perkara ringan. Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tanda tangan, atau kewenangan administratif. Kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Karena itu, setiap pejabat publik wajib menjaga kejujuran data, keterbukaan informasi, dan kesesuaian antara janji politik dengan kenyataan yang dihadapi rakyat.

2. Pelembagaan Nifaq: Kemunafikan dalam Politik
Mengapa kebohongan dapat menjadi persoalan serius dalam kehidupan politik? Salah satu penyebabnya ialah ketika perilaku tidak jujur dianggap sebagai strategi yang wajar demi mempertahankan kekuasaan.

Dalam perspektif etika Islam, sifat berdusta ketika berbicara, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah merupakan karakter yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ. Jika sifat-sifat tersebut terus dipelihara dalam praktik pemerintahan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dapat terkikis.

Al-Qur’an menggambarkan dampak perbuatan dosa yang terus-menerus terhadap hati manusia:
“Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.”
(QS. Al-Muthaffifin: 14).

Ayat ini mengingatkan bahwa perbuatan buruk yang dilakukan berulang kali dapat menutupi hati dan mengikis kepekaan moral. Dalam kehidupan politik, peringatan tersebut relevan sebagai bahan introspeksi bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.

Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, janji diperlakukan sebagai alat pencitraan, dan fakta diseleksi demi kepentingan kelompok, masyarakat berhak menuntut penjelasan. Pemerintahan yang sehat seharusnya tidak takut pada kritik, melainkan menjadikannya sebagai sarana memperbaiki kebijakan.

3. Jurnalisme Alternatif: Mengembalikan Hakikat Jihad Kalimatul Haq
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan media yang berani menguji klaim, memeriksa data, dan mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Jurnalisme tidak boleh berubah menjadi alat propaganda kekuasaan ataupun corong kepentingan kelompok tertentu. Tugas pers adalah menyampaikan informasi yang akurat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberi ruang bagi suara masyarakat yang kerap terpinggirkan.

Dalam tradisi Islam, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim memiliki kedudukan penting. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Jihad yang paling utama adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim.”
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dengan pembahasan penilaian sanad yang perlu diperhatikan dalam kajian hadis.

Pesan moralnya jelas: keberanian menyampaikan kebenaran merupakan sikap terpuji, terutama ketika kebenaran itu menyangkut keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Namun, keberanian jurnalistik harus berjalan bersama disiplin verifikasi. Kritik yang tajam tidak boleh berubah menjadi fitnah, tuduhan tanpa bukti, atau penghakiman terhadap seseorang sebelum fakta diperiksa.

Mengungkap dugaan penyimpangan, mengoreksi kebijakan yang merugikan masyarakat, dan meminta pertanggungjawaban pejabat merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Semua itu harus dilakukan dengan bukti yang dapat diuji, bahasa yang bertanggung jawab, serta kesempatan bagi pihak yang dikritik untuk memberikan penjelasan.

Di sinilah peran seluruh media dalam mengangkat fakta, menelusuri sejarah, dan merawat warisan peradaban Nusantara dengan menjunjung integritas serta kepentingan masyarakat.

Kesimpulan: Kebenaran Tidak Bisa Ditawar

Tanah Pertiwi terlalu berharga untuk dibiarkan terperangkap dalam kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya tanggung jawab moral. Menagih janji politik, menguji klaim keberhasilan, serta mengungkap dugaan penyimpangan merupakan hak masyarakat dalam kehidupan demokratis.

Pemimpin harus berani mempertanggung jawabkan perkataan dan kebijakannya. Sementara itu, media, masyarakat sipil, dan seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Kritik bukanlah kebencian terhadap negeri. Justru kritik yang jujur, berbasis fakta, dan bertujuan memperbaiki keadaan merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Pena telah diangkat. Tinta kebenaran harus terus mengalir, bukan untuk membakar kebencian, melainkan untuk menerangi kenyataan dan mengingatkan siapa pun yang memegang amanah.

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb.
Wallāhu a‘lam bish-shawāb.

INSULINDE MEDIA
Informasi • Sejarah • Peradaban

Komentar