𝗟𝗔𝗠𝗣𝗨𝗡𝗚 — 𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗜𝗡𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔. Pemerintah Indonesia mengumumkan perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk dan jasa hingga Oktober 2028. Kebijakan ini memberikan tambahan waktu bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan jaminan produk halal secara lebih terencana.
Informasi tersebut disampaikan pada Sabtu (17/10/2026), setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan ekosistem halal nasional, termasuk kemampuan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.
Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penyesuaian tersebut direncanakan melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pemerintah mempertimbangkan perlunya kepastian hukum dan masa transisi yang memadai agar pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal dapat berjalan secara tertib tanpa mengabaikan perlindungan konsumen maupun keberlangsungan usaha.
𝗨𝗠𝗞 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗣𝗔𝗧 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗪𝗔𝗞𝗧𝗨
Dalam penyesuaian yang diumumkan, penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro dan kecil diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa makanan, minuman, dan hasil sembelihan, dengan pengecualian jasa penyembelihan, dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2028 sesuai penyesuaian ketentuan yang diumumkan pemerintah.
Perubahan juga mencakup sejumlah kelompok produk lain, seperti obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan kategori barang gunaan tertentu yang sebelumnya memiliki masa penahapan hingga 2026.
Untuk kategori tersebut, masa penahapan disesuaikan hingga 17 Oktober 2028. Adapun kelompok produk lain, termasuk obat bebas dan obat keras, memiliki jadwal tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
𝗦𝗘𝗥𝗧𝗜𝗙𝗜𝗞𝗔𝗦𝗜 𝗛𝗔𝗟𝗔𝗟 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗞𝗔𝗗𝗔𝗥 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗦𝗜
Perpanjangan masa penahapan tidak seharusnya dipahami sebagai alasan bagi pelaku usaha untuk mengabaikan persiapan sertifikasi halal.
Sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga mengimbau pelaku usaha agar memanfaatkan tambahan waktu tersebut untuk mempersiapkan dokumen, memahami persyaratan, serta memastikan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi pelaku UMK, persiapan dapat dimulai dengan mendata bahan baku, menata proses produksi, memastikan kejelasan pemasok, serta melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi.
Langkah tersebut penting agar pelaku usaha tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha dan daya saing produk.
𝗣𝗘𝗥𝗟𝗜𝗡𝗗𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗧𝗘𝗧𝗔𝗣 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗛𝗔𝗧𝗜𝗔𝗡
Kebijakan penyesuaian tenggat sertifikasi halal memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kesiapan pelaku usaha.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat sosialisasi, pendampingan, dan akses layanan sertifikasi, terutama bagi pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pemahaman administratif.
Di sisi lain, pelaku usaha perlu aktif mencari informasi melalui kanal resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar tidak keliru memahami kategori produk, tenggat waktu, maupun persyaratan yang berlaku.
Masyarakat juga diharapkan semakin memahami pentingnya informasi produk yang jelas dan bertanggung jawab sebagai bagian dari perlindungan konsumen.
Dengan persiapan yang matang, sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia.
𝗦𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗦𝗜:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, ANTARA News, dan MUI Digital.
𝗜𝗡𝗦𝗨𝗟𝗜𝗡𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔
𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 • 𝗦𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 • 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝗯𝗮𝗻
Komentar
Posting Komentar